Depok, CENTANGSATU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungannya melalui berbagai program unggulan bertajuk “Quick Win”. Hal ini disampaikan dalam Media Gathering di Guest House BPSDM Hukum Depok, Senin (10/03).
Upaya ini sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, optimistis langkah-langkah ini akan berdampak positif bagi sistem hukum dan pelayanan publik.
Beberapa program unggulan yang telah dan sedang dijalankan antara lain:
– Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai: Program yang berlangsung pada 20-23 Desember 2024 di Grand Mercure Yogyakarta ini diikuti 267 peserta dari berbagai satuan kerja. Narasumbernya berasal dari berbagai kalangan, termasuk Wakil Menteri Hukum dan HAM, BPIP, serta praktisi kepemimpinan dan pertahanan.
– Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan: Program ini ditujukan bagi Pimpinan Tinggi di lingkungan Kemenkumham dan telah diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2025.
– Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Diselenggarakan pada 30 Januari 2025 di Poltekip Tangerang, sosialisasi ini disambut antusias, dengan 9.417 orang login dan 6.365 orang mencetak sertifikat.
– Community of Practice (CoP): Pembentukan Tim Pengelola CoP melalui Focus Group Discussion pada 23 Januari 2025 bertujuan meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagi praktik terbaik.
– Evaluasi Norma Tes Potensi: Kerja sama dengan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, dan Universitas Al Azhar Indonesia menghasilkan evaluasi yang akan diterapkan pada 2025 untuk seleksi pegawai yang lebih objektif.
– Pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin): Pembangunan gedung rektorat Poltekpin telah mencapai 98% (per 14 Februari 2025). BPSDM berkomitmen untuk terus mengembangkan Poltekpin agar menghasilkan lulusan kompeten di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian, termasuk untuk Jurusan Hukum Terapan. Prosesnya meliputi pelantikan Direktur dan Wakil Direktur, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, dan penyusunan kurikulum.
– Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan: Saat ini dalam tahap finalisasi, rancangan ini diharapkan menjadi acuan pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Dengan berbagai inisiatif ini, BPSDM Hukum berkomitmen mencetak SDM unggul dan profesional untuk mendukung tugas-tugas Kemenkumham di masa depan.
