Centangsatu, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim berhasil mengungkap praktik produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai standar. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini di Gedung Bareskrim, Jakarta (24/7/2025).
Pihak Dittipideksus Bareskrim menjelaskan telah dilakukan sejumlah tindakan hukum terhadap para produsen, termasuk penyegelan gudang, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan laboratorium terhadap sampel beras dari berbagai merek.
Pengungkapan ini bermula dari laporan ahli laboratorium yang menemukan ketidaksesuaian antara kandungan beras dan informasi yang tertera pada label kemasan. Berdasarkan hasil penyelidikan, beras diproduksi dengan berbagai metode, mulai dari teknologi modern hingga cara tradisional, namun tetap diberi label premium tanpa memenuhi standar mutu nasional.
Dari penyelidikan awal, penyidik melakukan tindakan paksa dengan menyegel tempat produksi, gudang, dan kantor terkait di Jakarta Timur, Jawa Barat, dan Serang, termasuk perusahaan-perusahaan seperti PT RS dan PT PIM. Dalam operasi ini, ditemukan dan disita sebanyak 39.360 kg beras dari berbagai merek dalam kemasan 5 kg dan 2,5 kg.
Pihak Dittipideksus Bareskrim juga telah memeriksa 14 saksi, termasuk ahli laboratorium, konsumen, dan petugas dari Kementerian Pertanian RI. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa lima merek beras premium yang beredar tidak memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Para pelaku usaha diketahui telah memalsukan kualitas produk dan menggunakan label premium yang menggunakan label premium yang menyesatkan. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Selain itu, perkara ini juga dikaitkan dengan pelanggaran dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pemeriksaan mendalam terhadap tiga produsen telah dilakukan, yaitu PT PPM, PT RS, dan PT USG dengan merek seperti “Sentra”, “Cerita Anak”, serta “Sentra Rambut Merah”. Kementerian Pertanian juga telah memberikan tafsiran atas kandungan lima sampel merek premium yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses hukum terus berjalan, dan hingga saat ini penyidik masih mengembangkan perkara untuk menelusuri keberadaan merek-merek lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah semua unsur pembuktian terpenuhi, termasuk hasil analisis laboratorium dan dokumen pendukung seperti sertifikasi mutu, SOP perusahaan, serta dokumen distribusi.
Pihak Dittipideksus Bareskrim menegaskan akan menindak tegas pelaku usaha yang menyimpang dan merugikan masyarakat.
“Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah menekankan pentingnya perlindungan hak konsumen dan menjaga stabilitas pertahanan nasional melalui pengawasan terhadap ketahanan pangan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers.
Beliau juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam membeli beras, dengan memastikan produk yang dibeli sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta informasi pada label kemasan.
Sementara itu, untuk para pedagang dan distributor yang tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian produk, pihak Bareskrim membuka peluang untuk mengembalikan produk dan mendapatkan arahan lebih lanjut.
Pengawasan harga dan distribusi pun kini diperketat, dengan instruksi langsung kepada kepala daerah untuk menindak pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) dan mutu produk.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pangan yang sehat, adil, dan berkualitas dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
