Jakarta,CentangSatu.com — Suasana Gedung DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Rabu (13/8), terasa berbeda. Sorot kamera, tumpukan dokumen, dan tatapan serius memenuhi ruang paripurna. Di tengahnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno duduk berseberangan dengan pimpinan DPRD. Hari itu, eksekutif dan legislatif resmi menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 — dokumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan Jakarta setahun ke depan.
Rano Karno menegaskan, kesepakatan ini adalah pondasi bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026.
“KUA-PPAS ini bukan sekadar angka di kertas. Di sini kita tetapkan prioritas, alokasi, dan sumber dana yang akan menyentuh langsung kebutuhan warga — mulai dari penanggulangan banjir, pengurangan kemacetan, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan,” ujar Rano.
Usai penandatanganan, DPRD melalui komisi-komisi akan membedah setiap pos anggaran bersama perangkat daerah. Targetnya jelas: memastikan uang rakyat dikelola transparan, akuntabel, dan efektif, sehingga manfaatnya terasa di seluruh lapisan masyarakat Jakarta.
Ketua DPRD DKI, Khoirudin, menambahkan instruksi tegas kepada jajarannya: waktu pembahasan hanya satu pekan.
“Kita harus pastikan anggaran ini tepat sasaran. Persoalan banjir — termasuk normalisasi Sungai Ciliwung — dan kemacetan tidak bisa lagi ditunda. Pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini bukan hanya penanda awal proses APBD, tetapi juga komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menghadirkan Jakarta yang lebih siap menghadapi tantangan besar — dari derasnya hujan hingga padatnya jalanan ibu kota.| Foto : Ist
