Partai Buruh Tetapkan Said Iqbal sebagai Presiden, Tegaskan Perlawanan terhadap Upah Murah dan Pilkada lewat DPRD
JAKARTA — Kongres Partai Buruh yang digelar di Hotel Golden Boutique, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026), resmi menetapkan Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh periode 2026–2031. Penetapan tersebut sekaligus menjadi penegasan arah politik Partai Buruh dalam memperjuangkan hak-hak kelas pekerja dan rakyat kecil di tengah dinamika politik nasional.
Dalam pidato penutupan kongres, Said Iqbal menyampaikan bahwa Partai Buruh akan mengambil posisi tegas melawan berbagai kebijakan yang dinilai merugikan buruh dan masyarakat luas, termasuk kebijakan upah murah, RUU Ketenagakerjaan, serta wacana Pilkada melalui DPRD.
“Partai Buruh tidak akan berkompromi dengan kebijakan yang melemahkan posisi pekerja. Upah layak adalah hak, bukan belas kasihan. Negara wajib hadir untuk menjamin kehidupan yang bermartabat bagi kaum buruh dan keluarganya,” tegas Said Iqbal.
Ia juga menyoroti rencana perubahan mekanisme Pilkada yang dinilai dapat menggerus kedaulatan rakyat. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik dan menghilangkan hak pilih langsung masyarakat.
“Kami menolak segala bentuk pengkerdilan demokrasi. Kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui ruang tertutup DPRD yang rawan kompromi dan transaksi kekuasaan,” ujarnya.
Selain itu, Kongres Partai Buruh juga menyatakan dukungan penuh terhadap RUU Perampasan Aset sebagai instrumen penting untuk memberantas korupsi dan mengembalikan kekayaan negara yang dirampas oleh para pelaku kejahatan ekonomi.
“Tanpa perampasan aset, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan. Uang rakyat harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Said Iqbal.
Kongres ini juga merumuskan garis perjuangan Partai Buruh ke depan, termasuk penguatan basis gerakan buruh, petani, nelayan, guru honorer, dan pekerja sektor informal sebagai kekuatan politik alternatif di Indonesia.
Dengan penetapan kepemimpinan baru dan agenda perjuangan yang semakin tegas, Partai Buruh menyatakan siap menjadi kekuatan oposisi rakyat terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan kaum pekerja.
