JAKARTA,CentangSatu.com — Millennium Hotel Kebon Sirih, Jakarta Pusat, menuai sorotan setelah dinilai gagal menepati komitmen penggunaan telur bebas sangkar (cage-free) yang diumumkan sejak 2018. Kegagalan tersebut memicu aksi protes dari belasan aktivis kesejahteraan hewan yang menilai manajemen hotel mengabaikan janji etisnya.
Sebanyak 15 aktivis dari koalisi Act for Farmed Animals (AFFA) menggelar aksi damai di depan Hotel Millennium. Mereka membawa instalasi jam raksasa sebagai simbol bahwa tenggat waktu komitmen cage-free yang ditargetkan rampung pada akhir 2025 telah terlewati tanpa kejelasan realisasi.
Selain itu, para aktivis menampilkan visualisasi kondisi ayam petelur dalam kandang baterai, sebuah praktik yang dikritik luas karena membatasi perilaku alami hewan dan menimbulkan penderitaan jangka panjang. Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa isu kesejahteraan hewan kini menjadi perhatian publik global, termasuk di sektor perhotelan.
“Delapan tahun bukan waktu yang singkat. Jika ada niat serius, seharusnya sudah ada laporan kemajuan yang bisa diakses publik,” ujar Pemimpin Kampanye AFFA, Elfha Shavira. Ia menilai ketiadaan transparansi menunjukkan pengabaian terhadap komitmen yang telah diumumkan secara terbuka.
Sorotan terhadap Millennium Hotel diperkuat oleh laporan Cage-Free Tracker Asia 2025 yang dirilis Sinergia Animal. Dalam laporan tersebut, Millennium Hotel menempati Tier E, peringkat terendah, yang menandakan tidak adanya laporan publik terkait implementasi komitmen bebas sangkar.
Laporan Cage-Free Tracker Asia 2025 menilai 95 perusahaan pangan di lima negara utama Asia Indonesia, India, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Di saat lebih dari 70 persen perusahaan global telah melaporkan perkembangan transisi cage-free, Millennium Hotel dinilai tertinggal jauh.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen Hotel Millennium belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi protes tersebut maupun status terbaru dari komitmen cage-free yang telah dicanangkan sejak 2018.
Koalisi AFFA menegaskan akan terus memantau dan mendorong akuntabilitas perusahaan. Mereka menyatakan terbuka untuk berdialog, namun menekankan bahwa transparansi dan laporan kemajuan adalah langkah minimal yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha di tengah meningkatnya tuntutan etika pangan global.
