JAKARTA,CentangSatu.com — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Penegasan itu disampaikan dalam wawancara daring bersama TVOne, menyusul dinamika penentuan awal puasa yang kembali mengemuka tahun ini.
Menurut Nasaruddin, secara historis sidang isbat selalu menjadi rujukan nasional dalam menentukan awal Ramadan dan Idul Fitri. Meski dalam dua tahun terakhir muncul perbedaan penetapan di tengah masyarakat, pemerintah tetap berupaya hadir sebagai pemersatu.
“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, sidang isbat selalu jadi faktor penentu puasa dan lebaran. Dalam dua tahun terakhir memang ada dinamika, tetapi kami berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari-hari besar keagamaan,” ujar Nasaruddin.
Ia menjelaskan, perbedaan metode antarorganisasi masyarakat Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama berkembang. Muhammadiyah, misalnya, menggunakan hisab sebagai dasar utama, sementara ormas lain menjadikan rukyat sebagai rujukan dengan dukungan hisab.
Sebagai representasi negara, Kementerian Agama Republik Indonesia tetap melakukan konfirmasi langsung melalui pemantauan hilal yang tahun ini digelar di 96 titik di seluruh Indonesia, sebelum diputuskan dalam sidang isbat.
Kriteria MABIMS dan Tantangan Astronomis
Menag juga mengingatkan bahwa Indonesia menggunakan kriteria imkanur rukyat yang disepakati bersama negara anggota MABIMS. Kriteria tersebut menetapkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi bulan–matahari minimal 6,4 derajat.
Menurut Nasaruddin, ketentuan itu bersifat empiris karena didasarkan pada data astronomis terbaru. Sebelumnya, ambang ketinggian hilal masih 2 derajat, namun hasil riset menunjukkan posisi tersebut hampir mustahil terlihat.
“Dengan perhitungan teknologi saat ini, posisi hilal saat matahari terbenam masih berada antara minus 2 derajat hingga kurang dari 1 derajat. Artinya, sangat sulit untuk dirukyat,” katanya.
Selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca juga menjadi tantangan tersendiri. Mendung di sejumlah wilayah dapat menghambat proses pengamatan.
Menjaga Kerukunan di Tengah Perbedaan
Terkait kemungkinan perbedaan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menilai Indonesia memiliki pengalaman panjang hidup rukun meski terdapat perbedaan penetapan 1 Ramadan.
“Indonesia berpengalaman menyatu di tengah perbedaan. Saya berharap tidak ada perdebatan yang tidak produktif. Mari kita hidup rukun,” ujarnya.
Nasaruddin juga menyinggung wacana Kalender Hijriah Global Tunggal yang mulai dibahas di forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam. Namun, untuk saat ini pemerintah tetap berpegang pada kriteria MABIMS sebagai dasar penetapan resmi.
Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima secara bijak oleh seluruh elemen masyarakat.
