INVESTIGASI: Instruksi Kapolri Sikat PETI Menggema, Polsek Batang Asai Justru Disorot
Di tengah upaya serius Kepolisian Negara Republik Indonesia membangun kembali kepercayaan publik, komitmen tegas pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terus digaungkan oleh Listyo Sigit Prabowo.
Namun di wilayah hukum Polsek Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, situasi di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
Aktivitas PETI disebut-sebut masih berlangsung di sejumlah titik aliran sungai. Warga mengaku, kegiatan tambang ilegal tersebut bukan peristiwa sembunyi-sembunyi. Alat berat dan mesin dompeng diduga masih beroperasi. Ironisnya, razia yang dilakukan aparat nyaris tak pernah menghasilkan penindakan signifikan.
Dugaan “Bermain Mata”
Sorotan makin tajam setelah muncul dugaan adanya oknum aparat yang disebut-sebut “bermain mata” dengan para pelaku PETI. Dugaan ini menguat karena setiap razia digelar, aktivitas tambang seolah sudah lebih dulu “bersih” dari lokasi.
“Mustahil kegiatan sebesar itu tidak terdeteksi. Kalau razia dilakukan sungguh-sungguh, pasti ada yang tertangkap. Tapi faktanya, hampir tidak pernah ada pelaku yang terjaring,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pola tersebut memunculkan kecurigaan publik bahwa informasi razia diduga bocor sebelum pelaksanaan.
Pernyataan Aliansi Jurnalis Bersatu
Ketua DPD Aliansi Jurnalis Bersatu Jambi, Sabri, turut angkat suara. Ia menilai, jika dugaan pembiaran ini benar, maka hal itu menjadi tamparan keras bagi komitmen reformasi internal Polri.
“Kami mendukung penuh langkah Kapolri dalam menindak PETI hingga TPPU. Tapi jika di daerah masih ada praktik pembiaran, bahkan dugaan permainan oknum, maka ini harus dibuka secara transparan. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh karena ulah segelintir orang,” tegas Sabri.
Ia juga meminta agar pengawasan dari tingkat Polres hingga Polda diperketat terhadap kinerja sektor-sektor yang wilayahnya masih marak PETI.
“Kalau memang serius memberantas, jangan hanya pelaku lapangan yang ditindak. Telusuri juga kemungkinan adanya beking atau aliran dana. Itu penting agar penegakan hukum tidak tebang pilih,” tambahnya.
Kontras Pusat dan Lapangan
Pernyataan tersebut mempertegas kontras antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. Di tingkat nasional, narasi bersih-bersih institusi dan zero tolerance terhadap tambang ilegal digaungkan. Namun di Batang Asai, praktik PETI diduga tetap berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Batang Asai belum memberikan keterangan resmi terkait minimnya hasil razia maupun dugaan kebocoran informasi operasi.
Publik kini menunggu langkah konkret. Apakah akan ada evaluasi menyeluruh? Ataukah dugaan pembiaran ini akan berlalu tanpa kejelasan?
Di tengah upaya besar memulihkan citra institusi Polri, satu sektor yang dianggap “longgar” bisa menjadi preseden buruk bagi keseluruhan reformasi. (Fatur)
