Jakarta – Nama Direktur PT Indoraya Multi Internasional kembali menjadi sorotan publik di tengah polemik proyek pengadaan rak senilai Rp700 miliar di lingkungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Selain persoalan mekanisme penunjukan langsung proyek tanpa lelang terbuka, kini muncul perbincangan lain yang berkembang di ruang publik.
Sejumlah warganet menyoroti unggahan-unggahan media sosial yang diduga berkaitan dengan gaya hidup mewah serta klaim kedekatan dengan sejumlah oknum pejabat tinggi. Narasi yang beredar menyebut adanya relasi khusus dengan seorang perwira tinggi aktif di lingkungan TNI AD. Namun hingga kini, informasi tersebut masih sebatas isu yang beredar dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Sorotan semakin menguat setelah kantor PT Indoraya Multi Internasional di kawasan Plaza Kaha, Tebet, Jakarta Selatan, dikabarkan didatangi untuk mencari informasi namun kantor tersebut telah di kosongkan dan tidak ada aktivitas Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait status hukum direktur perusahaan tersebut.
Di tengah situasi tersebut, publik juga mempertanyakan transparansi dalam proses pengadaan proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu. Sejumlah pelaku usaha menilai proyek berskala nasional seharusnya dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka guna menjamin persaingan sehat dan akuntabilitas.
Isu dugaan kedekatan dengan oknum berpengaruh pun memicu spekulasi tentang potensi konflik kepentingan. Pengamat tata kelola perusahaan negara menilai, apabila benar terdapat relasi personal yang beririsan dengan proses bisnis, maka hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka demi menjaga integritas lembaga.
Sementara itu, pihak PT Indoraya Multi Internasional belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk soal mekanisme pengadaan proyek maupun kabar
Publik kini menanti penjelasan terbuka dari seluruh pihak terkait guna memastikan bahwa proses pengadaan proyek strategis dilakukan sesuai prinsip transparansi, profesionalitas, dan bebas dari konflik kepentingan.
