Jakarta, Centangsatu.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, angkat bicara soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp1,3 miliar yang menyeret nama Lurah Pulau Panggang, M. Fakih Burhanudin (MFB). Dalam pernyataannya kepada media, Rano tegas meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap MFB, yang hingga kini belum memenuhi panggilan pemeriksaan polisi.
Pernyataan keras itu disampaikan Rano saat menghadiri acara penandatanganan kerja sama antara Persija Jakarta dan Bank Jakarta di Taman Menteng, Kamis (17/7).
Ketika disinggung tentang skandal tersebut, Rano langsung bereaksi tegas.
“Tangkap!, repot amat!” ujar Rano Karno dengan nada geram di hadapan awak media.
Kasus ini mencuat setelah PT Bisnis Ekosistem Kreatif Indonesia (BEKI) melaporkan MFB atas dugaan penggelapan dana proyek senilai Rp1,3 miliar. Dana tersebut disebutkan ditransfer secara bertahap sejak Oktober 2024 dengan janji imbal hasil 25 persen. Namun hingga Januari 2025, tidak ada pengembalian dana. Bahkan, cek jaminan yang diberikan oleh MFB tidak dapat dicairkan karena spesimen tanda tangan tidak sesuai.
Tak hanya itu, kasus ini semakin mencoreng nama baik MFB setelah muncul pengakuan dari mantan karyawan perusahaannya, yang mengaku belum menerima gaji selama tiga bulan. Seorang mantan staf berinisial F mengungkapkan bahwa total tunggakan gaji mencapai Rp100 juta, termasuk hak pribadinya sebesar Rp18 juta.
“Saya pribadi tiga bulan tidak dibayarkan gaji saya, total sebesar Rp18 juta,” ungkap F, Senin (7/7).
F juga menyebut bahwa banyak rekan kerjanya rela meninggalkan pekerjaan lama karena tergiur tawaran gaji tinggi dari MFB, namun akhirnya justru dirugikan.
Meskipun laporan resmi telah masuk ke Polres Metro Jakarta Pusat disertai bukti-bukti, MFB belum hadir dalam panggilan pemeriksaan. Absennya MFB memicu spekulasi publik mengenai upaya menghindar dari proses hukum.
Hingga kini, Pemprov DKI Jakarta belum menjatuhkan sanksi administratif kepada MFB, yang masih aktif menjabat sebagai Lurah Pulau Panggang. Sementara itu, tekanan publik semakin menguat, mendesak kepolisian dan Pemprov untuk segera bertindak.
Skandal ini bukan hanya soal dana besar yang raib, tapi juga menyangkut nasib belasan pekerja yang haknya digantung. Jika tidak ditindaklanjuti dengan tegas, kasus ini bisa menjadi preseden buruk dalam tata kelola dan integritas pejabat publik di Indonesia.
