Indonesia Dorong Sertifikasi pada Proses Pemilahan Kelapa Non-Standar pada ICC Session Meeting ke-61 di Bangkok
Bangkok, Thailand, Kamis 20/11/2025
Mulai tanggal 18 hingga 21 November 2025 Delegasi Republik Indonesia yang hadir pada Sidang ke-61 International Coconut Community (ICC) mengajukan usulan strategis terkait pengembangan kelapa non-standar sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar, dan mendorong keberlanjutan industri kelapa di kawasan Asia Pasifik dan global.
Di sisi lain ICC sebagai organisasi antar-pemerintah yang beranggotakan 20 negara produsen kelapa, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, India, Tonga, Samoa, Solomon, Papua Nugini, memainkan peran sentral dalam membangun konsensus, menyediakan platform ilmiah, serta memfasilitasi adopsi standar global yang mendukung perdagangan dan pembangunan berkelanjutan sektor kelapa.
Sementara itu, dukungan terhadap usulan Indonesia juga datang dari sektor industri. Mr. Motoharu Ochiai dari Green Power Development Corporation of Japan (GPDJ), memberikan tanggapan positif terhadap usulan Indonesia. Dalam paparannya, Mr. Ochiai menyampaikan tema, “Proper Sorting and Traceability of Non-Standard Coconut as the Feedstock of SAF”. GPDJ menyoroti potensi pengurangan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan kelapa non-standar, serta pentingnya pemilahan dan sistem pencatatan dan pelacakan (Traceability system) pada penggunaan kelapa non-standar sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF). GPDJ akan bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengembangan sistem operasi setelah manual pemilahan disahkan.
BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang menangani riset dan inovasi level nasional, hadir dalam sidang ICC untuk memberikan dukungan berbasis sains dan teknologi terhadap gagasan Indonesia ini. BRIN telah menyiapkan draf manual inspektor untuk pemilahan kelapa non-standar.
Pada sesi pengesahan, pimpinan sidang menjelaskan kepada peserta sidang terkait draf yang telah disiapkan oleh BRIN. Ada komentar dari perwakilan 5 negara, yaitu Filipina, Papua Nugini, Indonesia, Jamaika, dan Samoa. Sidang menyepakati untuk meyetujui draf manual tersebut, dengan sedikit catatan dari Papua Nugini untuk meperhatikan isu ketahanan pangan (food security). Sebagai tindak lanjut BRIN akan melakukan pelatihan untuk tenaga pemilah kelapa dan seminar untuk sosialisasi ke pemangku kepentingan terkait.
Tim dari Indonesia Japan Business Network (IJBNet) turut hadir sebagai organisasi pengamat resmi dan memainkan peran aktif dalam mendorong kolaborasi bisnis, riset dan inovasi teknologi, serta pengembangan pasar antara Indonesia dan Jepang. Melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor industri dan lembaga riset, IJBNet mendukung gagasan Indonesia mengenai pengelolaan kelapa non-standar dengan menyiapkan jejaring industri yang siap menyerap dan mengembangkan produk turunan dari kelapa non-standar, seperti bahan baku bioenergi, nano dan biomaterial, pakan, dan inovasi industri hilir lainnya. Peran IJBNet sangat relevan dalam membangun rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha dari kedua negara.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, komunitas internasional, dan jejaring bisnis seperti ICC, BRIN, IJBNet, dan GPDJ, Indonesia siap menjadi motor penggerak transformasi sektor kelapa yang lebih modern, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi.
Usulan terkait kelapa non-standar ini bukan hanya relevan untuk petani Indonesia, tetapi juga dapat diterapkan di negara-negara anggota ICC lainnya yang menghadapi persoalan serupa dalam pengelolaan produk non-komersial. Indonesia berharap manual internasional yang dibahas dapat diadopsi sebagai standar ICC untuk mendukung pengembangan industri kelapa global yang inklusif dan efisien.
Ketua Umum IJBNet yang turut hadir saat endorsement di Bangkok menyambut baik penerimaan manual sortir kelapa non-standar di forum resmi ICC tersebut. IJBNet akan segera melakukan koordinasi dengan ICC, BRIN, GPDJ dan IJBNet untuk gerak cepat agar Maret 2026 mendatang bisa dirilis sebagai program pelatihan dan sertifikasi untuk pabrik-pabrik CCO dan rantai pasoknya yang ingin mendapatkan sertifikat ICAO-CORSIA.
“Kita siap merangkul para pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait agar kelapa non-standar segera bisa terbang tinggi sebagai bioavtur di banyak penerbangan internasional beberapa tahun ke depan”, demikian Ketum IJBNet menegaskan.
Sementara itu Alit Pirmansah Direktur Market dan Statistik ICC menyampaikan bahwa agenda ini merupakan agenda rutin ICC untuk menyusun program-programnya, dan kali ini adalah untuk program ICC tahun 2026 nanti. ICC berharap para undangan yaitu organisasi-organisasi lain yang diundang selain 20 negara anggota, dapat berkontribusi memberikan masukan positif untuk ICC dalam menyusun program-programnya, dan tentu juga berharap IJBNet dapat juga memberikan kontribusinya yang positif di acara ini.
