Bogor, CentangSatu.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (5/2/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk sikap kritis terhadap rencana pengadaan Videotron, microphone, dan sound system dengan nilai anggaran mencapai Rp120 miliar.
Pengadaan tersebut direncanakan melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor dan akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2026.
Dalam orasinya, para mahasiswa menilai rencana pengadaan tersebut tidak memiliki urgensi dan bukan merupakan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa Pokir DPRD seharusnya menjadi instrumen untuk menyalurkan aspirasi rakyat ke dalam program-program yang berdampak langsung, rasional, dan strategis bagi kepentingan publik.
Resolusi Mahasiswa Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk segera mengevaluasi dan membatalkan rencana pengadaan Videotron dan perangkat pendukung lainnya senilai Rp120 miliar. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap rencana anggaran tersebut.
Selain itu, massa aksi menuntut DPRD Kabupaten Bogor untuk berbenah dan mengembalikan fungsi Pokir sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat yang objektif, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik praktis. Dalam tuntutannya, mahasiswa juga meminta pencopotan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
