JAKARTA,CentangSatu.com — Pemerintah mengajak umat Islam di Tanah Air untuk tetap menjaga persaudaraan dan saling menghormati jika terdapat perbedaan dalam penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah/2026 M. Seruan ini disampaikan usai Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan yang digelar di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, keputusan pemerintah diambil melalui proses yang menggabungkan pertimbangan syar’i dan ilmiah secara komprehensif.
“Penetapan awal Ramadan dilakukan melalui mekanisme yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, yakni memadukan hisab dan rukyat. Keputusan ini bukan sekadar pertimbangan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan kepastian bagi umat,” ujar Nasaruddin.
Ia mengajak masyarakat menyikapi kemungkinan perbedaan dengan kedewasaan. Menurut dia, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam merawat harmoni di tengah keragaman pandangan keagamaan.
“Kalau pun ada yang memulai berbeda, mari kita hormati. Jangan sampai perbedaan teknis mengurangi ukhuwah kita sebagai sesama umat Islam,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa sidang telah membahas penentuan awal Ramadan dengan mempertimbangkan kaidah keagamaan sekaligus kaidah ilmiah.
Berdasarkan paparan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga tidak memungkinkan untuk dirukyat. Pemerintah pun menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
“Berdasarkan kaidah keagamaan dan kaidah ilmiah yang telah didiskusikan bersama, hilal tidak memungkinkan terlihat karena posisinya masih minus,” kata Marwan.
Ia menekankan, perbedaan metode dalam penetapan awal bulan Hijriah tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Menurutnya, semangat saling menghargai justru harus diperkuat, terutama di awal Ramadan.
“Perbedaan jangan membuat kita tercerai-berai. Mari saling menghargai dan memperbanyak amal ibadah,” ujarnya.
Marwan menambahkan, Komisi VIII DPR RI mendukung langkah Menteri Agama untuk terus mempertemukan berbagai pendekatan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk wacana kalender global, demi terciptanya kebersamaan umat di masa mendatang.
Sidang Isbat tersebut turut dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dirjen Bimas Islam, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Informasi Geospasial, dan Planetarium Jakarta.
Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama juga memaparkan hasil pengamatan serta perhitungan posisi hilal dari seluruh wilayah Indonesia sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
