Jakarta,CentangSatu.com — Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) setiap 21 Februari kembali mengingatkan publik pada tragedi longsor sampah di TPA Leuwigajah pada 2005 silam. Peristiwa tersebut menjadi salah satu bencana lingkungan terburuk di Indonesia dan menegaskan pentingnya tata kelola sampah yang aman dan berkelanjutan.
Pada HPSN 2026, pemerintah mengangkat tema “Kolaborasi Aksi untuk Gerakan Nasional Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)”. Tema ini menekankan sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
Berdasarkan Global Waste Management Outlook 2024, sebanyak 38 persen sampah global masih belum terkelola dengan baik. Kondisi ini berkontribusi terhadap krisis lingkungan global yang mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
Di dalam negeri, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025 mencatat timbulan sampah mencapai 24,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 34,55 persen atau 8,5 juta ton telah terkelola, sementara 65,45 persen atau 16,3 juta ton belum tertangani optimal.
Praktik pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga masih didominasi metode open dumping sebesar 63,76 persen, sedangkan sanitary landfill dan controlled landfill baru mencapai 36,24 persen.
Sektor rumah tangga tercatat sebagai penyumbang terbesar timbulan sampah nasional, yakni 56,7 persen atau sekitar 7,2 juta ton per tahun. Kontributor lainnya berasal dari pasar, sektor perniagaan, fasilitas publik, kawasan permukiman, hingga perkantoran.
Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna, menilai kondisi tersebut membutuhkan strategi terpadu yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.
“Dibutuhkan kombinasi reformasi kebijakan, inovasi teknologi, kampanye kesadaran publik, serta partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurut Dolly, reformasi kebijakan menjadi fondasi utama melalui regulasi yang tegas, insentif bagi praktik ramah lingkungan, serta sistem pengawasan yang konsisten. Di sisi lain, inovasi teknologi seperti pengolahan berbasis daur ulang, pemanfaatan limbah menjadi energi, dan digitalisasi sistem pengumpulan sampah dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menekan dampak pencemaran.
Edukasi publik juga memegang peranan penting untuk membentuk kebiasaan memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Partisipasi masyarakat, baik di tingkat rumah tangga, komunitas, maupun sektor industri, menjadi kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.
“Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengelola sampah secara bertanggung jawab, mereka tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang memperkuat ketahanan sosial,” kata Dolly.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah berkelanjutan bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan langkah strategis menuju masa depan rendah karbon yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Momentum HPSN 2026 diharapkan menjadi titik tolak penguatan kolaborasi dalam membangun ekonomi sirkular demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
