Papua Barat Daya, CENTANFSATU,- Rabu, 21 Mei 2025 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Papua Barat Daya menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan dengan melarang keras segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan partai dalam pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Hj. Oktasari Sabil, S.Sos., M.Si., Ph.D.
Larangan ini mencakup seluruh pengurus partai di tingkat DPD, DPC, serta anggota legislatif dari Fraksi Gerindra di DPR Papua Barat Daya (DPRP) dan DPR Kabupaten/Kota (DPRK). Oktasari menekankan bahwa tidak boleh ada pungutan, imbalan, atau janji yang dikaitkan dengan program-program strategis pemerintah atas nama Partai Gerindra.
Beberapa program yang menjadi fokus pengawasan antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa, rekrutmen pendamping desa, hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
“Dilarang keras melakukan pungutan dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Partai Gerindra dan menjanjikan sesuatu atas program-program tersebut,” tegas Oktasari.
Sebagai bentuk keseriusan, DPD Gerindra Papua Barat Daya akan segera mengeluarkan surat instruksi resmi internal yang mengikat seluruh kader. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tanpa kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Langkah tegas ini memperkuat citra Partai Gerindra sebagai partai yang mendukung pemerintahan bersih, antikorupsi, dan berpihak pada rakyat. Terutama di wilayah Papua Barat Daya, DPD Gerindra ingin memastikan bahwa kepercayaan masyarakat tidak disalahgunakan dan program pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat secara utuh.
Dengan kebijakan ini, Gerindra Papua Barat Daya berharap tercipta iklim politik yang sehat, bersih dari pungli, serta mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat.
