Centangsatu.com – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 menjadi momentum penting bagi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk menyuarakan agenda yang lebih luas. Tidak hanya menyuarakan isu ketenagakerjaan, tahun ini KSPI menekankan pentingnya Just Transition atau transisi berkeadilan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pergeseran menuju ekonomi hijau.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa Just Transition harus dipandang sebagai bagian dari hak dasar buruh.
“Kami menolak model transisi energi yang mengorbankan pekerja. Transisi menuju ekonomi berkelanjutan harus menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian kerja,” ujarnya.
KSPI tetap membawa enam tuntutan utama dalam aksi May Day 2025. Di antaranya adalah penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satgas PHK, upah layak, percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk pemberantasan korupsi.
Namun tahun ini, isu lingkungan hidup menjadi sorotan tambahan. KSPI mendorong agar kebijakan transisi energi tidak hanya berorientasi pada efisiensi industri, melainkan juga memprioritaskan keadilan sosial bagi para pekerja yang terdampak.
“Isu lingkungan bukan hanya milik aktivis, tapi juga milik buruh. Kami menuntut keadilan iklim yang sejalan dengan keadilan sosial,” kata Iqbal.
Aksi May Day 2025 dijadwalkan berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025. Sekitar 200 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek diperkirakan hadir. Selain menjadi ajang konsolidasi, kegiatan ini juga akan menampilkan kampanye bertema “Just Transition adalah Hak Buruh.”
Yang menarik, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir langsung di lokasi aksi. Kehadiran Presiden dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap peran strategis buruh dalam pembangunan nasional.
KSPI menekankan bahwa tuntutan akan transisi berkeadilan bukan sekadar retorika.
“Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan bagi buruh,” pungkas Said Iqbal.
