Jakarta, CENTANGSATU – Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terkait aksi teror kepala babi yang terjadi di kantor Tempo. Pernyataan Hasan yang menyarankan agar kepala babi tersebut “dimasak” dinilai sebagai bentuk arogansi yang tidak menunjukkan empati dan meremehkan kebebasan pers.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil—yang terdiri dari berbagai organisasi seperti SETARA Institute, Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, dan DeJuRe—menyatakan bahwa sikap Hasan Nasbi tidak hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi mengandung kebencian terhadap media yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
“Pernyataan tersebut menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Alih-alih menyampaikan keprihatinan terhadap insiden ini, ia justru mengesankan dukungan terhadap tindakan teror tersebut,” tulis pernyataan tersebut.
Koalisi juga mendesak Presiden untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mereka menilai bahwa Hasan tidak cukup memiliki etika yang diperlukan untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada publik, terlebih dengan rekam jejaknya yang sebelumnya juga sempat menghapus cuitan di platform X terkait RUU TNI.
Lebih lanjut, koalisi menegaskan pentingnya pengungkapan kasus teror ini hingga pelakunya dapat diidentifikasi dan diproses secara hukum. “Kami prihatin dan menyatakan solidaritas kepada Tempo. Cara-cara teror semacam ini masih digunakan untuk mengintimidasi kebebasan pers dan demokrasi, yang seharusnya sudah ditinggalkan,” tegas mereka.
Kasus ini kembali menyoroti tantangan kebebasan pers di Indonesia, di mana jurnalis dan media yang bersikap kritis masih kerap menghadapi ancaman dan intimidasi. Organisasi masyarakat sipil berharap pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi kebebasan pers dan memastikan lingkungan yang aman bagi para jurnalis.
Kontak Pers:
1. Wahyudi Djafar (Elsam)
2. Al Araf (Centra Initiative)
3. Ardimanto (Imparsial)
4. Julius Ibrani (PBHI)
5. Islah (Walhi)
6. Bhatara Ibnu Reza (DeJuRe)
7. Daniel Awigra (HRWG)
