CENTANGSATU.com – Ruang pertemuan yang tertata rapi di Kantor Rawamangun Bakamla RI, wacana strategis tentang keamanan laut nasional kembali mengemuka. Kali ini, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Rapat Identifikasi Isu Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional sebuah langkah konkret untuk memperkuat pertahanan garis biru negeri ini di era digital yang bergerak cepat.
Dipimpin oleh Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso, rapat ini menjadi ruang diskusi lintas lembaga yang melibatkan sembilan institusi vital dalam pengelolaan laut dan teknologi keamanan nasional.
“Perairan kita adalah jantung Indonesia. Bukan hanya karena sumber daya yang ada di dalamnya, tapi karena wilayah laut adalah ruang hidup strategis tempat aktivitas ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional bersinggungan. Maka, sistem informasinya pun harus bekerja seperti denyut nadi terus berdetak, akurat, dan real-time,” ujar Laksma Dafit dalam sambutannya yang disampaikan dengan nada reflektif namun tegas.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem informasi bukan semata kebutuhan administratif, melainkan bagian dari kewaspadaan nasional.
“Perkembangan dinamika ancaman di laut bukan hanya datang dari pelanggaran wilayah, tetapi juga kejahatan siber, eksploitasi sumber daya ilegal, hingga terorisme maritim. Tanpa sistem informasi yang kokoh dan terintegrasi, kita hanya akan jadi penonton dari peristiwa yang terjadi di halaman rumah kita sendiri,” lanjutnya.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari amanat Perpres No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH). Tujuannya jelas: membangun kerangka kerja informasi yang tidak hanya dapat membaca data, tetapi juga mampu menyampaikan peringatan dini, mengkoordinasikan respons, dan mengefektifkan sinergi antar instansi.
Hadir pula narasumber penting seperti Marsekal Pertama TNI Agus Pandu Purnama dari Kemenko Polhukam dan Ivan Syahreza dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Keduanya menekankan pentingnya interoperabilitas antar sistem informasi instansi negara sebagai dasar pertahanan digital maritim Indonesia.
Ivan Syahreza dalam paparannya menyampaikan bahwa integrasi sistem bukan hanya soal teknologi, melainkan juga komitmen bersama.
“Sistem informasi yang kuat lahir dari budaya berbagi data dan informasi. Bukan sekadar koneksi kabel atau satelit, tetapi jejaring kepercayaan antar lembaga. Tanpa itu, sistem canggih pun akan jadi menara gading,” ucapnya lugas.
Rapat ini juga mengidentifikasi tantangan utama mulai dari keterbatasan akses data lintas lembaga, disparitas sistem digital antar instansi, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan menganalisis data secara strategis. Namun, seperti disampaikan Laksma Dafit dalam penutupannya:
“Saya percaya bahwa melalui forum seperti ini, kita tidak hanya duduk bersama sebagai birokrat atau teknokrat, tapi sebagai anak bangsa yang mengerti pentingnya laut bagi masa depan negeri. Ini bukan hanya soal informasi, tapi tentang mempertahankan kedaulatan, tentang harga diri Indonesia di hadapan dunia.” ujarnya.
Dengan partisipasi aktif dari TNI AL, Polair, Bea Cukai, BSSN, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain yang memiliki otoritas maritim, rapat ini menjadi fondasi awal dari penyatuan tekad menjaga lautan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari data hingga tindakan.
